INDOPOLITIKA – Pemotongan anggaran kembali mempengaruhi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan pengurangan anggaran sebesar 50,35 persen, atau sekitar Rp 1,403 triliun.
Anggaran yang sebelumnya berjumlah Rp 2,826 triliun kini dipangkas menjadi Rp 1,423 triliun. Pemotongan ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Sebagai tindak lanjut, BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk mendukung upaya mitigasi bencana geo-hidrometeorologi yang tidak terduga.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihuddin, menjelaskan bahwa pengurangan anggaran ini akan sangat mempengaruhi belanja modal, pengadaan barang, dan pemeliharaan alat yang direncanakan untuk 2025.
Efisiensi anggaran juga berpotensi menyebabkan banyak alat operasional utama (aloptama) tidak dapat berfungsi, mengingat dana pemeliharaan yang berkurang hingga 71 persen.
Selain itu, kemampuan BMKG dalam melakukan observasi dan deteksi terhadap cuaca, iklim, kualitas udara, serta ancaman bencana geofisika seperti gempa bumi dan tsunami juga terganggu.
BMKG mengelola hampir 600 alat sensor pemantauan gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia.
Akibat pemotongan anggaran, akurasi informasi terkait cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen.
Kecepatan pemberian peringatan dini tsunami juga melambat, dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih, sementara jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami berkurang hingga 70 persen.(Hny)
